Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.
<ol> <li> Untuk mengetahui praktek perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha Lampung Tengah</li> <li> Untuk mengetahui Relevansinya Praktek Perceraian Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha Lampung Tengah Terhadap Hukum Keluarga Islam.</li> </ol> <p> </p>
<ol> <li> Menemukan bentuk akluturasi Islam dalam penerapan hukum adat <em>Mak Di</em><em>j</em><em>uk Siang</em> Lampung Pepadun <em>Megou Pak</em><em>.</em></li> <li> Menganalisis alasan tokoh adat Lampung Pepadun <em>Megou Pak</em> mempertahankan hukum keluarga adat <em>Mak Di</em><em>j</em><em>uk Siang</em>.</li> <li> Menganalisis implikasi hukum keluarga adat <em>Mak D</em><em>ij</em><em>uk Siang</em> Lampung Pepadun <em>Megou Pak</em> terhadap hak-hak perempuan.</li> </ol> <p> </p>
Abstrak Perkawinan tidak tercatat masih menimbulkan persoalan hukum terhadap kedudukan dan pemenuhan hak anak, khususnya ketika salah satu orang tua meninggal dunia dan anak harus memperoleh hak waris. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode field research dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan anak dari perkawinan tidak tercatat, orang tua, tokoh agama, aparat kelurahan, dan pihak Kantor Urusan Agama sebagai sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama perlindungan hak waris anak tidak hanya terletak pada status perkawinan yang tidak tercatat, tetapi juga pada pembuktian hubungan nasab, kepastian status hukum, dan kemampuan anak merealisasikan hak kewarisannya. Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-māl, menegaskan pentingnya perlindungan keturunan dan harta anak. Penelitian ini menemukan adanya recognition–realization gap, yaitu kesenjangan antara pengakuan terhadap hak anak dan kemampuan merealisasikan hak waris secara nyata. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diarahkan dari kepastian formal menuju keadilan substantif melalui pencatatan, pembuktian nasab, dan mekanisme kewarisan yang efektif.
Penelitian ini mengkaji praktik pembayaran lebih dalam hutang piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Sidodadi serta kesesuaiannya dengan hukum perdata. Permasalahan utama terletak pada adanya tambahan pembayaran sebesar 20% dari jumlah pinjaman yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan persoalan keadilan dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme praktik pembayaran lebih dalam hutang piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta menganalisis keabsahannya berdasarkan prinsip hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menelaah fakta empiris dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran lebih didasarkan pada kesepakatan bersama dan bertujuan menjaga keberlanjutan dana bergulir. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat potensi ketidakseimbangan posisi tawar dan kurangnya kejelasan penggunaan dana, sehingga berimplikasi pada asas keadilan dan itikad baik dalam perjanjian. Secara hukum perdata, praktik pembayaran lebih tersebut sah secara formal karena telah memenuhi syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun secara substantif belum sepenuhnya sesuai dengan asas keadilan dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi dan perlindungan hukum agar praktik tersebut sesuai dengan prinsip hukum perdata.
Ketidakpatuhan mantan suamidalam melaksanakan kewajiban nafkah anak pasca perceraian merupakan permasalahan yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak secara optimal
Abstract. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin kuatnya pengaruh media pers dalam dinamika penentuan kebijakan hukum di Indonesia, terutama di era digital yang ditandai dengan cepatnya arus informasi dan pembentukan opini publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran media pers dalam membentuk agenda kebijakan hukum, memengaruhi opini publik, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) yang mengkaji berbagai literatur ilmiah berupa buku dan jurnal nasional yang relevan. Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada konsep media sebagai agenda setter, pembentuk opini publik, dan kontrol sosial dalam sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pers memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan hukum melalui pemberitaan, tekanan opini publik, serta fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun demikian, media juga menghadapi tantangan seperti hoaks, bias informasi, dan kepentingan politik yang dapat memengaruhi objektivitas kebijakan. Kesimpulannya, media pers merupakan aktor penting dalam sistem kebijakan hukum modern yang harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan etika jurnalistik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi media serta peningkatan literasi masyarakat agar peran media dapat berjalan secara optimal dan konstruktif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad nikah bagi mempelai laki-laki tunawicara serta menelaahnya dalam perspektif hukum Islam di KUA Kecamatan Air Hitam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya keterbatasan komunikasi verbal pada penyandang tunawicara yang berdampak pada pelaksanaan ijab qabul sebagai rukun utama dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama yaitu Kepala KUA, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penggunaan bahasa isyarat dan tawkil qabul (perwakilan). Tawkil qabul menjadi praktik yang dominan, di mana qabul diwakilkan kepada pihak keluarga atau tokoh agama berdasarkan persetujuan mempelai tunawicara yang dinyatakan melalui tulisan atau isyarat. Dalam pelaksanaannya, penghulu dan saksi berperan penting dalam memastikan kejelasan kehendak mempelai serta keabsahan akad nikah. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dinilai sah karena didasarkan pada prinsip maslahah mursalah yang mengedepankan kemudahan (taysir) dan menghindari kesulitan (masyaqqah), serta didukung oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 ayat (2) yang memperbolehkan perwakilan qabul dalam kondisi tertentu. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya praktik yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan administratif, seperti tidak adanya surat kuasa tertulis dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek prosedural agar pelaksanaan akad nikah bagi penyandang tunawicara tidak hanya sah secara syar’i, tetapi juga memiliki kepastian hukum secara administratif.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan isbat nikah terpadu dalam mewujudkan kepastian hukum perkawinan di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu yang diikuti oleh 138 pasangan dari enam kecamatan mampu meningkatkan legalitas perkawinan secara signifikan. Program ini memberikan kemudahan akses layanan hukum yang cepat dan terjangkau. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan dokumen, dan faktor ekonomi. Kata Kunci: Isbat Nikah, Kepastian Hukum, Efektivitas Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam praktik poligami siri serta mengevaluasinya dalam perspektif teori keadilan John Rawls. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung normatif-deskriptif, studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif untuk mengungkap realitas law in action melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Sidodadi, Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami siri menghasilkan ketimpangan struktural yang ditandai oleh dominasi suami dalam distribusi hak, ketidakpastian pemenuhan nafkah, serta lemahnya posisi tawar istri yang tidak memiliki pengakuan hukum formal. Istri tetap menjalankan kewajiban domestik tanpa diimbangi jaminan perlindungan hukum dan akses terhadap hak keperdataan. Dalam perspektif justice as fairness, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam menjamin kesetaraan kebebasan dasar. Selain itu, berdasarkan difference principle, ketimpangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak memberikan manfaat bagi kelompok paling dirugikan. Ketiadaan pencatatan perkawinan juga memperkuat eksklusi terhadap akses hukum, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, praktik poligami siri tidak memenuhi prinsip keadilan Rawlsian karena mempertahankan ketimpangan distribusi dan melemahkan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam struktur keluarga.
Abstract: Land constitutes a fundamental human necessity with significant economic and social value, making it a common object of legal agreements, including lease contracts. In practice, leased land is sometimes used as collateral by the owner without the tenant’s knowledge, resulting in legal uncertainty and potential losses. This phenomenon occurred in Gedung Harapan Village, Penawar Aji District, Tulang Bawang Regency. This study aims to examine the practice of land leasing used as collateral and to analyze the legal protection afforded to tenants under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The research employs field research with a descriptive qualitative and normative juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed qualitatively using an inductive method. The findings indicate that lease agreements are generally conducted informally without written contracts, leading to legal uncertainty and disadvantages for tenants. Normatively, legal protection is regulated under the Civil Code, Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection; however, its implementation remains suboptimal. Therefore, enhancing legal awareness and formalizing written agreements are essential to ensure legal certainty and justice. Keywords: Legal Protection, Land Lease, Mortgage Rights.
Abstrak: Penelitian ini mengkaji praktik hutang piutang petani singkong yang disertai kewajiban kepada tengkulak di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan menawarkan qard al-hasan sebagai alternatif pembiayaan. Permasalahan utama penelitian ini adalah apakah kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak sebagai syarat hutang telah sesuai dengan prinsip akad qard, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan kedzaliman. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah serta menilai potensi penerapan qard al-hasan sebagai solusi pembiayaan yang lebih adil. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih, fatwa DSN-MUI, peraturan, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang yang disertai kewajiban penjualan panen menciptakan ketergantungan struktural dan memberikan manfaat tidak langsung kepada pemberi pinjaman melalui penguasaan harga, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan manfaat dalam akad qard. Penerapan qard al-hasan melalui lembaga keuangan mikro syariah dinilai lebih sesuai dengan nilai keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi petani secara berkelanjutan.
Abstrak Fenomena kelahiran anak di luar perkawinan yang sah semakin meningkat dan menimbulkan permasalahan hukum serta sosial, terutama terkait status hukum, stigma masyarakat, dan pemenuhan hak-hak anak. Perbedaan pengaturan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif turut mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum anak luar nikah dalam perspektif KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menilai implementasi dan efektivitasnya di Desa Sukajadi, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar nikah belum optimal. Secara administratif, pencatatan identitas anak masih berorientasi pada ketentuan formal sehingga nama ayah biologis tidak dapat dicantumkan tanpa penetapan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu, sedangkan hukum positif memberikan ruang pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis. Namun, implementasinya terkendala oleh faktor ekonomi, prosedur hukum yang kompleks, dan rendahnya pemahaman masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.
Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya praktik penitipan kendaraan yang secara hukum membentuk hubungan perikatan antara konsumen dan pengelola, sehingga menuntut adanya kepastian hukum, keamanan, serta perlindungan bagi pihak yang menitipkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pengelola jasa penitipan motor di Kecamatan Natar serta upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kehilangan kendaraan berdasarkan ketentuan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan studi kasus kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pengelola jasa penitipan, pengguna layanan, serta pihak yang mengalami kehilangan kendaraan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model MilesHuberman untuk menemukan pola pertanggungjawaban dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola jasa penitipan motor di Kecamatan Natar secara hukum timbul dari hubungan perikatan penitipan barang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Bentuk tanggungjawab yaitu Pengelola berkewajiban menjaga kendaraan titipan dengan kehati-hatian, tidak menggunakan barang titipan, serta mengembalikannya dalam kondisi semula sesuai ketentuan Pasal 17061709 KUHPerdata. Apabila terjadi kehilangan akibat kelalaian petugas, maka pengelola dapat dikategorikan melakukan wanprestasi bahkan perbuatan melawan hukum sehingga wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Dalam praktiknya, upaya penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui musyawarah atau mediasi langsung antara pengelola dan konsumen dengan pemberian kompensasi berupa kendaraan pengganti atau sejumlah uang sesuai kesepakatan. Pengelola berkewajiban memberikan informasi yang jelas, bertindak dengan itikad baik, serta menyediakan ganti rugi melalui musyawarah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum terhadap konsumen. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem keamanan, administrasi penitipan, serta kejelasan perjanjian tertulis masih terbatas sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, peningkatan sistem keamanan, penyediaan perjanjian tertulis, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pengelola dan konsumen menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum dalam layanan penitipan kendaraan.
Abstrak Pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sering kali dihadapkan pada dilema antara kecepatan layanan likuiditas dengan ketepatan peruntukan dana sesuai akad syariah. Fenomena side-streaming atau penyimpangan penggunaan dana menjadi risiko nyata yang dapat mencederai integritas pembiayaan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme praktik Dana Talangan Usaha (DTU) di KSPPS BMT Ar- rahmah Jaya Mulya Metro serta mengevaluasi tingkat kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES), khususnya dalam memitigasi risiko side-streaming. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research), di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, produk DTU telah menggunakan akad Qardh dan Ijarah yang sesuai dengan standar DSN- MUI. Namun, tantangan utama yang ditemukan adalah adanya perilaku nasabah yang melakukan penyimpangan penggunaan dana (side-streaming) dari tujuan produktif menjadi konsumtif. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara legal formal telah memenuhi aspek syariah, efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan pada fungsi pengawasan pasca-pencairan serta edukasi spiritual agar substansi akad amanah tetap terjaga dan tidak sekadar menjadi formalitas legalitas semata Kata Kunci: Dana Talangan Usaha, Ekonomi Syariah, BMT Ar-rahmah, Side-Streaming, Hukum Ekonomi Syariah.
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penggantian tanah warisan dengan uang yang terjadi di Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Utara, yang dalam pelaksanaannya seringkali tidak melibatkan seluruh ahli waris dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta konflik keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif maqasid al-syari’ah dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik penggantian tanah warisan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak, serta keabsahan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis, maqasid al-syari’ah, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggantian tanah warisan dengan uang belum memenuhi prinsip keadilan prosedural karena tidak melibatkan seluruh ahli waris dan tidak didukung oleh mekanisme penilaian yang transparan. Dalam perspektif maqasid al-syari’ah, praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan harta (hifz al-mal) dan keharmonisan keluarga (hifz al-nasl). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, ketiadaan persetujuan kolektif menyebabkan praktik tersebut berpotensi cacat hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara maqasid al-syari’ah dan hukum positif berbasis data empiris. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya musyawarah, transparansi, dan kesadaran hukum dalam pembagian warisan guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum pegawai perkebunan karet atas wanprestasi dalam perjanjian kerja menurut hukum perdata, dengan studi kasus di Desa Kalipapan, Kabupaten Way Kanan. Permasalahan utama adalah pelanggaran pembagian hasil karet yang tidak sesuai dengan kesepakatan, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, serta pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis berfokus pada bentuk wanprestasi, tanggung jawab hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan hukum perdata. Temuan menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi ketika pegawai melaksanakan kewajiban penyadapan tetapi tidak membagi hasil sesuai kesepakatan, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum secara pribadi. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme diluar pengadilan yaitu mediasi. Hasil penelitian memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak di sektor perkebunan.
Abstrac Penelitian ini mengkaji praktik pengangkatan anak temuan (laqith) yang berkembang secara nonformal dalam masyarakat Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Fokus permasalahan penelitian terletak pada adanya ketidakharmonisan antara ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dengan praktik sosial masyarakat yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan relasi kekeluargaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola pengangkatan anak temuan di tingkat lokal serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan norma hukum positif. Penelitian ini menggunakan kerangka teori perlindungan anak dan sosiologi hukum, khususnya konsep living law. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak temuan dilakukan secara de facto tanpa melalui prosedur hukum formal, sehingga belum memberikan jaminan kepastian status hukum dan perlindungan hak keperdataan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa dominasi nilai sosial dan lemahnya peran institusional negara menjadi faktor utama rendahnya efektivitas implementasi hukum pengangkatan anak di tingkat desa.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pertambangan emas di Desa Negeri Batin serta implikasinya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pekerja tambang, masyarakat setempat, dan aparatur desa, serta didukung oleh dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pertambangan emas di Desa Negeri Batin belum memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Selain itu, pengelolaan lingkungan pascatambang belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan. Implikasi dari praktik pertambangan tersebut menunjukkan adanya dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, serta meningkatnya risiko keselamatan kerja. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta kebijakan yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan pertambangan emas berbasis masyarakat.
Perkembangan media sosial telah mengubah praktik jual beli, termasuk transaksi jual beli sapi, yang memberikan kemudahan namun juga meningkatkan potensi wanprestasi akibat ketidaksesuaian antara kesepakatan dan pelaksanaan. Penelitian ini penting karena belum terdapat kajian spesifik mengenai akibat hukum wanprestasi dalam jual beli sapi melalui media sosial berdasarkan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi dan menganalisis akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi ketika penjual menyerahkan sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan. Akibat hukum yang timbul berupa pembatalan perjanjian dan pengembalian uang muka sebagai bentuk pertanggungjawaban penjual. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi melalui media sosial tetap menimbulkan konsekuensi hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan hak kewarisan anak bawaan serta mengkaji pengaturan dan kedudukan hukumnya dalam sistem pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Twg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder berupa putusan pengadilan, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, serta didukung instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan dokumentasi untuk menelaah konstruksi pertimbangan hukum hakim. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap norma kewarisan Islam dan relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada prinsip hubungan nasab sebagai dasar utama kewarisan, ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, serta asas keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Anak bawaan secara yuridis hanya memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya dan tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua tiri karena tidak adanya hubungan darah yang sah menurut hukum Islam. Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan yang tegas mengenai subjek ahli waris sehingga menjamin kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan norma kewarisan Islam guna mencegah perluasan interpretasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan agama.
