Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Perspektif KHI dan UU Perlindungan Anak Studi Kasus: Desa Sukajadi, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah
Abstrak Fenomena kelahiran anak di luar perkawinan yang sah semakin meningkat dan menimbulkan permasalahan hukum serta sosial, terutama terkait status hukum, stigma masyarakat, dan pemenuhan hak-hak anak. Perbedaan pengaturan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif turut mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum anak luar nikah dalam perspektif KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menilai implementasi dan efektivitasnya di Desa Sukajadi, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar nikah belum optimal. Secara administratif, pencatatan identitas anak masih berorientasi pada ketentuan formal sehingga nama ayah biologis tidak dapat dicantumkan tanpa penetapan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu, sedangkan hukum positif memberikan ruang pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis. Namun, implementasinya terkendala oleh faktor ekonomi, prosedur hukum yang kompleks, dan rendahnya pemahaman masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.