Hasil pencarian

Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor (Hukum Kepailitan Buku 2)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengakui rapat kreditor sebagai satu-satunya forum resmi untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, atau forum untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan kurator untuk memutuskannya. Dalam praktik peradilan niaga, rapat-rapat kreditor adalah jantung penggerak yang mendukung kelancaran dari pengurusan maupun pemberesan harta pailit. Buku ini khusus membahas mengenai rapat-rapat kreditor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini dilakukan karena berdasarkan pengamatan Penulis, sangat jarang ditemui buku teks hukum kepailitan yang secara khusus dan mendalam memfokuskan telaahnya mengenai rapat-rapat kreditor. Dalam buku ini, Penulis mengajak pembaca untuk membedah lebih dalam rapat-rapat kreditor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mulai dari asas-asas rapat kreditor, kegunaan masing-masing rapat, serta prosedurnya. Diharapkan buku ini dapat menjadi sumber informasi untuk memahami hukum kepailitan secara holistik terutama berkaitan dengan pelaksanaan dari rapat-rapat kreditor tersebut.

Hukum acara pengadilan tata usaha negara

Pembangunan hukum di Indonesia

Hukum Islam tentang waris, asuransi, dan pengadilan

Islamic law regarding inheritance and succession, insurance, and civil procedure concerning inheritance case of Muslim in Indonesia; collection of articles.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata

On Indonesian criminal law, procedure, and civil code law.

Beberapa permasalahan hukum acara pada peradilan agama

Problems of civil procedure in Islamic courts in Indonesia.

Membumikan hukum acara peradilan agama di Indonesia

On Islamic civil procedural laws applied at the religious courts in Indonesia.

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pe- laksana kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan haknya. Oleh karena itu, dalam proses peradilannya akan selalu terkait antara kepentingan (hak) perseorangan dan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga hal pokok terpenting dalam proses ini adalah untuk menentukan sah tidaknya penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut hukum publik dalam menerbitkan keputusan tersebut. Buku ini disajikan secara terstruktur untuk memahami hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara melalui usaha mengenali karakteristik dan prinsip yang berlaku dalam hukum acaranya, kompetensi pengadilannya, prosedur penyelesaian sengketa melalui upaya admini

Hukum acara peradilan agama

Membumikan hukum pidana Islam

Prospects and problems on application of Islamic law on criminal cases in Indonesia.

Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)

Aspek formil yang dimuat dalam UU. No. 5 Tahun 1999 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya pada satu sisi tidaklah secara serta merta dapat disebut sebagai Hukum Acara Persaingan Usaha, namun demikian pada sisi lain dalam rangka penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran UU tersebut dapat pula diharapkan partisipasi dari hukum acara yang konvensional, dalam hal ini HIR, RBg, dan KUHAP. Implementasi quasi judicial power pada KPPU meliputi seluruh wewenang yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Intinya dengan kewenangan tersebut, KPPU diperkenankan melaksanakan fungsi-fungsi seperti layaknya badan peradilan yang konvensional. Mengingat kasus-kasus monopoli dan persaingan bersifat spesifik, complicated, dan berkembang, maka institusi semacam KPPU memang sangat berdasar memiliki judicial power kendati pun bersifat semu, dengan mana KPPU diberikan kesempatan menyelesaikan kasus yang dihadapi berdasarkan metode, pedoman dan "hukum acara" yang diimplementasikan dari profesionalismenya sendiri. Undang-undang kebanggaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) karena rancangan Undang-undangnya merupakan usulan atas inisiatif DPR pada waktu itu, dan sesuai ketentuan Pasal 53 undang-undang tersebut dinyatakan mulai berlaku sejak 5 Maret 2000 - setahun setelah diundang untuk memberikan kesempatan mempersiapkan segala sesuatunya berkenaan pelaksanaannya sudah diusulkan substansi revisinya.

Mahkamah Syari'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional

Sebuah buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group) yang membahas tentang hukum syari'ah yang berlaku di Aceh, menambah wawasan Anda yang ingin belajar mengenai politik hukum.

Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal

Pasar modal Indonesia termasuk salah satu pasar modal yang kinerjanya terbaik di dunia. Pada tahun-tahun ke depan, investor di pasar modal Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Berbekal hal itu, tentunya berbisnis di pasar modal akan menggiurkan. Pasar modal tidak melulu menjadi lahan bagi perusahaan besar dan investor kawakan. Siapa pun bisa terjun ke dunia ini. Buku ini menjadi strategi tepat dalam berinvestasi instrumen pasar modal. Segala hal tentang pasar modal dan aspek hukum bisnis pasar modal disajikan secara lengkap dan sistematis. Dengan bonus CD tentang UU Pasar Modal, serta undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait, buku ini menjadi SUPERLENGKAP. Dengan bahasa yang sederhana, semua kalangan bisa memahami dunia investasi yang menguntungkan ini. Tentu saja, dengan berbekal ilmu investasi yang matang dan luas, Anda siap terjun ke dunia investasi “SUBUR” ini dan piawai dalam menghindari risiko. Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal ini merupakan BACAAN WAJIB bagi calon investor, investor pemula, manajer investasi, konsultan bisnis, pelaku pasar modal, dan konsultan hukum. Juga bagi para dosen, mahasiswa, UMKM, pengusaha, pejabat BUMN dan BUMD, notaris, penilai, akuntan, pengacara, para profesional, bankir, pejabat pemerintah, wakil rakyat, penegak hukum, serta orang-orang yang ingin terjun ke dunia investasi. -VisiMedia-

Abdul Manan Ilmuwan Dan Praktisi Hukum

Buku Abdul Manan: Ilmuwan dan Praktisi Hukum (Kenangan Sebuah Perjuangan) mencoba mengupas secara utuh dan komprehensif tentang sosok Abdul Manan yang fenomenal baik dari sisi kepribadian beliau yang patut diteladani maupun dari sisi pemikiran beliau yang telah memperkaya dunia ilmu pengetahuan. Selain itu, ide dan pemikiran beliau tersebut banyak berpengaruh dalam pembaruan hukum dan peradilan agama di Indonesia sekaligus memperkaya khazanah aplikasi hukum terutama dalam penerapan hukum acara dan pemikiran tentang hukum materiil peradilan agama yang merupakan bagian dari aktivitas beliau sebagai praktisi hukum. Pada pokoknya, terdapat tiga substansi penting dalam kajian buku ini, yaitu: perpaduan antara autobiografi, praktik peradilan, dan karya ilmiah Abdul Manan. Oleh karena itu, tulisan yang tersaji ini berasal dari sejarah hidup, kiprah, dan refleksi pemikiran Abdul Manan yang tersebar dari berbagai tulisan beliau yang urgen untuk ditulis dan dipublikasikan, serta pembinaan teknis hukum yang beliau sampaikan yang dituangkan dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama yang saat ini oleh Penerbit Prenada telah dicetak ulang untuk kedelapan kalinya. Buku persembahan penerbit Prenada Media

Beberapa masalah tentang hukum acara perdata peradilan agama dan hukum perkawinan Islam

Panduan Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak konstitunsi masyarakat dilindungi selama menjalani proses hukum. Semoga kehadiran buku ini dapat berguna bagi masyarakat secara luas, serta dapat memberikan sumbangsih pengetahuan tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia

Buletin informasi peraturan perundang-undangan (SJDI-Hukum)

Consists chiefly of the text of selected laws or regulations of Indonesia; also includes some circular letters of the Mahkamah Agung and ministerial decisions.

Hukum acara peradilan tata usaha negara

On procedural law for administrative courts in Indonesia.

Hukum acara peradilan agama di Indonesia

History and development of civil procedural laws applied at the Islamic courts in Indonesia.

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia

Dalam cetakan terbaru buku HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA terdapat perbaikan teknis penulisan serta penambahan isi di beberapa bab, yaitu pada Bab 4, 7, 9, 10, 12, dan 13. Pada Bab 4 ditambahkan penegasan mengenai hukum formal dan hukum materiel bagi Mahkamah Syar’iyah di Nanggroe Aceh Darrussalam (NAD) dan terdapat singgungan sedikit terhadap kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah sehubungan dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.