ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad nikah bagi mempelai laki-laki tunawicara serta menelaahnya dalam perspektif hukum Islam di KUA Kecamatan Air Hitam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya keterbatasan komunikasi verbal pada penyandang tunawicara yang berdampak pada pelaksanaan ijab qabul sebagai rukun utama dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama yaitu Kepala KUA, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penggunaan bahasa isyarat dan tawkil qabul (perwakilan). Tawkil qabul menjadi praktik yang dominan, di mana qabul diwakilkan kepada pihak keluarga atau tokoh agama berdasarkan persetujuan mempelai tunawicara yang dinyatakan melalui tulisan atau isyarat. Dalam pelaksanaannya, penghulu dan saksi berperan penting dalam memastikan kejelasan kehendak mempelai serta keabsahan akad nikah. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dinilai sah karena didasarkan pada prinsip maslahah mursalah yang mengedepankan kemudahan (taysir) dan menghindari kesulitan (masyaqqah), serta didukung oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 ayat (2) yang memperbolehkan perwakilan qabul dalam kondisi tertentu. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya praktik yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan administratif, seperti tidak adanya surat kuasa tertulis dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek prosedural agar pelaksanaan akad nikah bagi penyandang tunawicara tidak hanya sah secara syar’i, tetapi juga memiliki kepastian hukum secara administratif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak
Fenomena kelahiran anak di luar perkawinan yang sah semakin meningkat dan menimbulkan permasalahan hukum serta sosial, terutama terkait status hukum, stigma masyarakat, dan
pemenuhan hak-hak anak. Perbedaan pengaturan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif turut mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum anak luar nikah dalam perspektif KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menilai implementasi dan efektivitasnya di Desa Sukajadi, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar nikah belum optimal. Secara administratif, pencatatan identitas anak masih berorientasi pada ketentuan formal sehingga nama ayah biologis tidak dapat dicantumkan tanpa penetapan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu, sedangkan hukum positif memberikan ruang pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis. Namun, implementasinya terkendala oleh faktor ekonomi, prosedur hukum yang kompleks, dan rendahnya pemahaman masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan hak kewarisan anak bawaan serta mengkaji pengaturan dan kedudukan hukumnya dalam sistem pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Twg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder berupa putusan pengadilan, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, serta didukung instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan dokumentasi untuk menelaah konstruksi pertimbangan hukum hakim. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap norma kewarisan Islam dan relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada prinsip hubungan nasab sebagai dasar utama kewarisan, ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, serta asas keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Anak bawaan secara yuridis hanya memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya dan tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua tiri karena tidak adanya hubungan darah yang sah menurut hukum Islam. Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan yang tegas mengenai subjek ahli waris sehingga menjamin kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan norma kewarisan Islam guna mencegah perluasan interpretasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan agama.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRACT Penelitian ini mengkaji pencegahan perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, serta perlindungan hak anak. Secara normatif, Islam menempatkan perkawinan sebagai institusi sakral yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, ketenteraman, dan keberlanjutan keturunan. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis konseptual terhadap dalil-dalil fikih, maqāṣid al-syarī‘ah, serta regulasi nasional terkait perlindungan anak dan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Oleh karena itu, sinergi antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting dalam menekan angka perkawinan anak di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Fenomena akad nikah berulang di Kantor Urusan Agama (KUA) mencerminkan dualitas normatif yang kompleks antara Hukum Islam (Fiqh al-Munakahat), yang memprioritaskan validitas yang signifikan (shar'i), dan Hukum Positif Indonesia (Hukum Administrasi Negara), yang mewajibkan pendaftaran untuk legalitas formal. Secara teologis, pernikahan yang tidak terdaftar sudah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya; namun, status hukumnya yang tidak diakui di negara menimbulkan implikasi serius terhadap hak-hak turunan pernikahan, seperti yang berkaitan dengan anak, warisan, dan harta bersama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan dengan akad ganda (siri dan resmi) dalam komunitas Muslim dan untuk meneliti perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik ini. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah pengulangan akad nikah yang dilakukan di KUA merupakan praktik tajdid al-nikah (pembaharuan akad secara teologis) atau hanya prosedur administratif formal yang tidak mengubah status hukum keagamaan yang ada. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di KUA Metro Utara, penelitian ini menerapkan pendekatan ganda: analisis yuridis-normatif untuk mengkaji dasar hukum dan pendekatan empiris untuk memahami praktik dan motivasi di lapangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kemunculan aset digital dan properti virtual bernilai ekonomi belum diimbangi pengaturan kewarisan yang komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian bagi ahli waris. Dalam hukum Islam, hak waris dijamin secara tegas, sedangkan dalam hukum positif Indonesia pengaturannya masih parsial. Penelitian ini menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum aset digital sebagai objek waris serta mengidentifikasi legal conflict dalam regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dua tahap: yuridis normatif-deskriptif untuk menentukan kriteria aset digital sebagai harta waris berdasarkan hukum Islam, hukum positif, dan teori klasik; serta yuridis evaluatif untuk mengidentifikasi legal gap, legal vacuum, dan legal conflict guna merumuskan pembaruan hukum kewarisan digital. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua aset digital memenuhi syarat sebagai harta waris; penentuannya bergantung pada orisinalitas, kepemilikan, legalitas, stabilitas nilai, dan transferabilitas. Konflik hukum ditemukan pada pembatasan jangka waktu hak cipta yang menghapus hak eksklusif serta pada larangan pengalihan akun dan domain oleh platform. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih adaptif, termasuk mekanisme royalti berkelanjutan berbasis kontribusi, agar selaras dengan prinsip hak milik dan keadilan modern.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kontrak kerjasama merupakan suatu kesepakatan bersama antara orang-orang yang membentuk suatu kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama, dengan syarat harus berpegang teguh pada hukum syariat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, penelitian ini menemukan permasalahan mengenai pemutusan akad kerjasama yang dilakukan secara sepihak oleh Rumah Sakit Islam Asy-Syifa terhadap mitranya yang merupakan salah satu vendor kebersihan karena dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugas, hak, dan kewajibannya berupa kebersihan rumah sakit yang terkesan kurang optimal, sehingga muncul keluhan dari pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis rumah sakit yang terkesan tidak terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pemutusan akad kerjasama secara sepihak dan untuk menetapkan secara pasti apakah pemutusan akad kerjasama tersebut sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, meliputi pandangan, tindakan, dan perilakunya. Metodologi ini biasa disebut sebagai penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan dan menginterpretasikan subjek penelitian dalam keadaan alamiahnya, meliputi teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi merupakan suatu praktik yang tidak melanggar dan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan ketentuan yang berlaku.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Alfamart merupakan toko ritel atau perusahaan franchise yang umum terdengar dikalangan Masyarakat, dan menawarkan berbagai produk mulai dari makanan, minuman hingga kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam konteks pemotongan upah terutama menurut Wahbah Az-Zuhaili dan memperkuat literatur mengenai hubungan antara Hukum Islam dan Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana peneliti mencoba untuk mengeksplorasi serta menganalisis praktik pemotongan upah dengan menggunakan pendekatan normatif, dengan mengacu pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara observasi, tanya jawab (wawancara) dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan sistem pemotongan upah karyawan yang diterapkan toko Alfamart Proklamator ditinjau dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili bahwa “tidak boleh” dilakukan karena tidak sesuai dengan prinsip ijarah, dan menyalahi syarat Al-Shihhah (syarat sahnya kontrak kerja) yaitu kerelaan kedua belah pihak. Jika terjadi kehilangan barang saat SO Grand (stock opname menyeluruh) maka penggantian dilakukan dengan cara pemotongan upah yang dilakukan pada akhir bulan maka upah karyawan akan otomatis terpotong dengan sendirinya.
