ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini mengkaji praktik pembayaran lebih dalam hutang piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Sidodadi serta kesesuaiannya dengan hukum perdata. Permasalahan utama terletak pada adanya tambahan pembayaran sebesar 20% dari jumlah pinjaman yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan persoalan keadilan dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme praktik pembayaran lebih dalam hutang piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta menganalisis keabsahannya berdasarkan prinsip hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menelaah fakta empiris dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran lebih didasarkan pada kesepakatan bersama dan bertujuan menjaga keberlanjutan dana bergulir. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat potensi ketidakseimbangan posisi tawar dan kurangnya kejelasan penggunaan dana, sehingga berimplikasi pada asas keadilan dan itikad baik dalam perjanjian. Secara hukum perdata, praktik pembayaran lebih tersebut sah secara formal karena telah memenuhi syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun secara substantif belum sepenuhnya sesuai dengan asas keadilan dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi dan perlindungan hukum agar praktik tersebut sesuai dengan prinsip hukum perdata.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya praktik penitipan kendaraan yang secara hukum membentuk hubungan perikatan antara konsumen dan pengelola, sehingga menuntut adanya kepastian hukum, keamanan, serta perlindungan bagi pihak yang menitipkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pengelola jasa penitipan motor di Kecamatan Natar serta upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kehilangan kendaraan berdasarkan ketentuan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan studi kasus kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pengelola jasa penitipan, pengguna layanan, serta pihak yang mengalami kehilangan kendaraan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model MilesHuberman untuk menemukan pola pertanggungjawaban dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola jasa penitipan motor di Kecamatan Natar secara hukum timbul dari hubungan perikatan penitipan barang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Bentuk tanggungjawab yaitu Pengelola berkewajiban menjaga kendaraan titipan dengan kehati-hatian, tidak menggunakan barang titipan, serta mengembalikannya dalam kondisi semula sesuai ketentuan Pasal 17061709 KUHPerdata. Apabila terjadi kehilangan akibat kelalaian petugas, maka pengelola dapat dikategorikan melakukan wanprestasi bahkan perbuatan melawan hukum sehingga wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Dalam praktiknya, upaya penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui musyawarah atau mediasi langsung antara pengelola dan konsumen dengan pemberian kompensasi berupa kendaraan pengganti atau sejumlah uang sesuai kesepakatan. Pengelola berkewajiban memberikan informasi yang jelas, bertindak dengan itikad baik, serta menyediakan ganti rugi melalui musyawarah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum terhadap konsumen. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem keamanan, administrasi penitipan, serta kejelasan perjanjian tertulis masih terbatas sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, peningkatan sistem keamanan, penyediaan perjanjian tertulis, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pengelola dan konsumen menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum dalam layanan penitipan kendaraan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penggantian tanah warisan dengan uang yang
terjadi di Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Utara, yang dalam pelaksanaannya seringkali tidak
melibatkan seluruh ahli waris dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta konflik keluarga.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif
maqasid al-syari’ah dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kesesuaian praktik penggantian tanah warisan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak, serta
keabsahan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis,
maqasid al-syari’ah, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi,
kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik
penggantian tanah warisan dengan uang belum memenuhi prinsip keadilan prosedural karena tidak
melibatkan seluruh ahli waris dan tidak didukung oleh mekanisme penilaian yang transparan. Dalam
perspektif maqasid al-syari’ah, praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan harta (hifz
al-mal) dan keharmonisan keluarga (hifz al-nasl). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia,
ketiadaan persetujuan kolektif menyebabkan praktik tersebut berpotensi cacat hukum. Kebaruan
penelitian ini terletak pada analisis integratif antara maqasid al-syari’ah dan hukum positif berbasis
data empiris. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya musyawarah, transparansi, dan
kesadaran hukum dalam pembagian warisan guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum pegawai perkebunan karet atas wanprestasi dalam perjanjian kerja menurut hukum perdata, dengan studi kasus di Desa Kalipapan, Kabupaten Way Kanan. Permasalahan utama adalah pelanggaran pembagian hasil karet yang tidak sesuai dengan kesepakatan, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, serta pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis berfokus pada bentuk wanprestasi, tanggung jawab hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan hukum perdata. Temuan menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi ketika pegawai melaksanakan kewajiban penyadapan tetapi tidak membagi hasil sesuai kesepakatan, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum secara pribadi. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme diluar pengadilan yaitu mediasi. Hasil penelitian memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak di sektor perkebunan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perkembangan media sosial telah mengubah praktik jual beli, termasuk transaksi jual beli sapi, yang memberikan kemudahan namun juga meningkatkan potensi wanprestasi akibat ketidaksesuaian antara kesepakatan dan pelaksanaan. Penelitian ini penting karena belum terdapat kajian spesifik mengenai akibat hukum wanprestasi dalam jual beli sapi melalui media sosial berdasarkan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi dan menganalisis akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi ketika penjual menyerahkan sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan. Akibat hukum yang timbul berupa pembatalan perjanjian dan pengembalian uang muka sebagai bentuk pertanggungjawaban penjual. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi melalui media sosial tetap menimbulkan konsekuensi hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.
