Abstrak
Abstrak: Penelitian ini mengkaji praktik hutang piutang petani singkong yang disertai kewajiban kepada tengkulak di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan menawarkan qard al-hasan sebagai alternatif pembiayaan. Permasalahan utama penelitian ini adalah apakah kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak sebagai syarat hutang telah sesuai dengan prinsip akad qard, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan kedzaliman. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah serta menilai potensi penerapan qard al-hasan sebagai solusi pembiayaan yang lebih adil. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih, fatwa DSN-MUI, peraturan, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang yang disertai kewajiban penjualan panen menciptakan ketergantungan struktural dan memberikan manfaat tidak langsung kepada pemberi pinjaman melalui penguasaan harga, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan manfaat dalam akad qard. Penerapan qard al-hasan melalui lembaga keuangan mikro syariah dinilai lebih sesuai dengan nilai keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi petani secara berkelanjutan.