ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Perkawinan tidak tercatat masih menimbulkan persoalan hukum terhadap kedudukan dan pemenuhan hak anak, khususnya ketika salah satu orang tua meninggal dunia dan anak harus memperoleh hak waris. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode field research dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan anak dari perkawinan tidak tercatat, orang tua, tokoh agama, aparat kelurahan, dan pihak Kantor Urusan Agama sebagai sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama perlindungan hak waris anak tidak hanya terletak pada status perkawinan yang tidak tercatat, tetapi juga pada pembuktian hubungan nasab, kepastian status hukum, dan kemampuan anak merealisasikan hak kewarisannya. Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-māl, menegaskan pentingnya perlindungan keturunan dan harta anak. Penelitian ini menemukan adanya recognition–realization gap, yaitu kesenjangan antara pengakuan terhadap hak anak dan kemampuan merealisasikan hak waris secara nyata. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diarahkan dari kepastian formal menuju keadilan substantif melalui pencatatan, pembuktian nasab, dan mekanisme kewarisan yang efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam praktik poligami siri serta mengevaluasinya dalam perspektif teori keadilan John Rawls. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung normatif-deskriptif, studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif untuk mengungkap realitas law in action melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Sidodadi, Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami siri menghasilkan ketimpangan struktural yang ditandai oleh dominasi suami dalam distribusi hak, ketidakpastian pemenuhan nafkah, serta lemahnya posisi tawar istri yang tidak memiliki pengakuan hukum formal. Istri tetap menjalankan kewajiban domestik tanpa diimbangi jaminan perlindungan hukum dan akses terhadap hak keperdataan. Dalam perspektif justice as fairness, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam menjamin kesetaraan kebebasan dasar. Selain itu, berdasarkan difference principle, ketimpangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak memberikan manfaat bagi kelompok paling dirugikan. Ketiadaan pencatatan perkawinan juga memperkuat eksklusi terhadap akses hukum, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, praktik poligami siri tidak memenuhi prinsip keadilan Rawlsian karena mempertahankan ketimpangan distribusi dan melemahkan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam struktur keluarga.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstract: Land constitutes a fundamental human necessity with significant economic and social value, making it a common object of legal agreements, including lease contracts. In practice, leased land is sometimes used as collateral by the owner without the tenant’s knowledge, resulting in legal uncertainty and potential losses. This phenomenon occurred in Gedung Harapan Village, Penawar Aji District, Tulang Bawang Regency. This study aims to examine the practice of land leasing used as collateral and to analyze the legal protection afforded to tenants under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The research employs field research with a descriptive qualitative and normative juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed qualitatively using an inductive method. The findings indicate that lease agreements are generally conducted informally without written contracts, leading to legal uncertainty and disadvantages for tenants. Normatively, legal protection is regulated under the Civil Code, Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection; however, its implementation remains suboptimal. Therefore, enhancing legal awareness and formalizing written agreements are essential to ensure legal certainty and justice. Keywords: Legal Protection, Land Lease, Mortgage Rights.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak
Fenomena kelahiran anak di luar perkawinan yang sah semakin meningkat dan menimbulkan permasalahan hukum serta sosial, terutama terkait status hukum, stigma masyarakat, dan
pemenuhan hak-hak anak. Perbedaan pengaturan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif turut mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum anak luar nikah dalam perspektif KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menilai implementasi dan efektivitasnya di Desa Sukajadi, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar nikah belum optimal. Secara administratif, pencatatan identitas anak masih berorientasi pada ketentuan formal sehingga nama ayah biologis tidak dapat dicantumkan tanpa penetapan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu, sedangkan hukum positif memberikan ruang pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis. Namun, implementasinya terkendala oleh faktor ekonomi, prosedur hukum yang kompleks, dan rendahnya pemahaman masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak melekat, termasuk hak ekonomi dan hak atas kepemilikan harta yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan penyalahgunaan harta anak oleh orang tua untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam konteks poligami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia dalam melindungi hak anak atas penyalahgunaan harta oleh orang tua untuk kepentingan poligami serta mengkaji langkah hukum yang dapat ditempuh anak dalam menghadapi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Mataram Baru, Lampung Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anak, istri sah, dan anggota keluarga, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan perlindungan hukum secara preventif, represif, dan administratif, namun implementasinya di tingkat desa belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum dan faktor sosial budaya. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan anak sebagai subjek hukum aktif yang dapat menuntut dan memulihkan hak ekonominya dalam konteks keluarga poligami di tingkat lokal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Artikel ini menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban penelantaran nafkah. Masalah yang dihadapi adalah masih adanya sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa tidak memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan istri bukanlah suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, istri menjadi rentan sebagai korban. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan tiga sumber data: primer dari wawancara dengan pihak terkait, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi korban penelantaran nafkah. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Desa Negararatu Kec Sungkai Utara Kab Lampung Utara telah terjadi penelantaran hak nafkah terhadap istri. Secara regulasi perlindungan hukum bagi korban telah diatur dalam UU salah satunya UU PKDRT. Kendalanya adalah perlindungan hukum tidak terpenuhi karena korban enggan untuk melaporkan ke kepolisian, mengingat kasus ini adalah delik aduan maka proses perlindungan hukum tidak dapat dilakukan jika korban tidak melaporkan terlebih dahulu.
