Perlindungan hukum terhadap perempuan korban penelantaran hak nafkah perspektif UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
Artikel ini menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban penelantaran nafkah. Masalah yang dihadapi adalah masih adanya sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa tidak memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan istri bukanlah suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, istri menjadi rentan sebagai korban. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan tiga sumber data: primer dari wawancara dengan pihak terkait, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi korban penelantaran nafkah. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Desa Negararatu Kec Sungkai Utara Kab Lampung Utara telah terjadi penelantaran hak nafkah terhadap istri. Secara regulasi perlindungan hukum bagi korban telah diatur dalam UU salah satunya UU PKDRT. Kendalanya adalah perlindungan hukum tidak terpenuhi karena korban enggan untuk melaporkan ke kepolisian, mengingat kasus ini adalah delik aduan maka proses perlindungan hukum tidak dapat dilakukan jika korban tidak melaporkan terlebih dahulu.