ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik akad ijarah sewa rumah di masyarakat yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pembatalan akad dan pengembalian dana sewa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik akad ijarah rumah di Desa Jogja, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deduktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad ijarah di masyarakat telah memenuhi unsur dasar akad, namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam aspek kejelasan perjanjian, mekanisme pembatalan, serta perlindungan hak para pihak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah dan tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas. Diperlukan upaya edukasi serta penerapan akad yang lebih transparan dan adil agar sesuai dengan ketentuan syariah. Temuan ini penting sebagai dasar penguatan praktik muamalah yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perkembangan layanan buy now pay later (BNPL) dalam ekosistem e-commerce menimbulkan persoalan normatif dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan denda keterlambatan dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta larangan penambahan atas utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik denda keterlambatan pada layanan ShopeePay Later dan menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap sepuluh pengguna yang pernah mengalami keterlambatan pembayaran, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda diberlakukan secara otomatis tanpa verifikasi kemampuan ekonomi pengguna dan tanpa transparansi pengelolaan dana. Praktik ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip ta‘zīr yang mensyaratkan sanksi hanya bagi pihak yang mampu namun sengaja menunda pembayaran serta mengharuskan alokasi dana untuk kepentingan sosial. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi mekanisme sanksi fintech agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa atas wanprestasi konsumen dalam jual beli pesanan (akad istisna’) serta mengkaji kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna’. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pelaku usaha mebel (shani’) dan konsumen (mustashni’). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi dalam bentuk pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen setelah proses produksi berjalan, yang menimbulkan kerugian materiil bagi penjual. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dengan kesepakatan pengembalian uang muka secara sebagian, sementara sisanya digunakan untuk menutup biaya produksi. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di Desa Sumber Rejeki Kabupaten Lampung Tengah ini secara umum telah sesuai dengan ketentuan fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 yang mengedepankan prinsip musyawarah sebelum menempuh jalur arbitrase syariah. Namun demikian, diperlukan penguatan dalam aspek pencatatan akad dan perincian spesifikasi barang secara tertulis guna mencegah terjadinya perbedaan persepsi serta menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam akad istisna’
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kepatuhan syariah merupakan fondasi utama yang menjamin keabsahan produk perbankan syariah, termasuk pada pembiayaan kepemilikan emas dengan akad murābaḥah. Sebagai komoditas ribawi, emas memerlukan mekanisme transaksi khusus untuk terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Namun, implementasi skema pembiayaan emas di perbankan syariah masih menghadapi permasalahan krusial, terutama terkait mekanisme serah terima fisik (taqabudh), transparansi margin keuntungan, serta peran pengawasan syariah dalam penanganan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme akad murābaḥah pada pembiayaan kepemilikan emas dan mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah di Bank Aman Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), petugas pemasaran, dan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad murābaḥah diimplementasikan melalui beberapa tahapan: pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pembelian emas oleh bank dari supplier (PT Aneka Tambang), penguasaan fisik emas sebelum akad, penandatanganan akad dengan margin yang transparan, dan penyimpanan emas sebagai agunan hingga angsuran lunas. Evaluasi kepatuhan syariah mengungkapkan bahwa skema ini secara fundamental telah memenuhi prinsip transparansi, penghindaran riba melalui harga tetap, dan penguasaan fisik sebelum penjualan (taqabudh). Namun, aspek yang perlu penyempurnaan meliputi kepastian waktu serah terima fisik sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 77/DSN-MUI/V/2010 , serta penguatan pengawasan DPS dalam penanganan wanprestasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skema pembiayaan emas di Bank Aman Syariah secara fundamental telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah, meskipun optimalisasi pengawasan dan mekanisme penyelesaian masalah masih diperlukan
