S.

New Edition Big Book Bahasa Inggris SMP Kelas VII, VIII & IX

New Edition Big Book Bahasa Inggris SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX hadir sebagai solusi bagi siswa SMP dan MTs yang ingin memahami bahasa Indonesia secara mendalam dan menyeluruh. Siswa akan mendapatkan: • Kumpulan Ringkasan Materi Lengkap disusun secara jelas dan mendalam dari materi yang diajarkan di kelas VII, VIII, & IX untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi yang ada. Materi yang disajikan sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam berbahasa. • Ratusan Soal dan Pembahasan dibahas sesuai materi yang disampaikan sehingga memberikan gambaran bagi siswa tentang soal-soal yang diberikan pada setiap babnya. • Ratusan Soal Latihan dibuat berdasarkan soal-soal yang sering muncul dalam ujian untuk melatih siswa dalam memahami materi yang telah diberikan dalam setiap bab. • Paket Soal Evaluasi merupakan kumpulan soal-soal dari setiap bab yang dikumpulkan di bagian akhir buku sebagai evaluasi akhir terhadap pemahaman siswa. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, siswa dapat memahami bahasa Indonesia sehingga memudahkan siswa menjalani ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian nasional. Buku Persembahan Penerbit Cmedia

Konsep Jitu Bahasa Inggris SMP Kelas 1, 2, & 3

Pengantar hukum kesehatan Indonesia

Pengantar Hukum Indonesia

Buku ini merupakan sebuah buku Pengantar Hukum Indonesia yang memperkenalkan secara umum dasar2 hukum yang berlaku sekarang ini di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari hukum Indonesia. Adapun Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar ( basis leervak) dan prasyarat untuk mempelajari cabang2 ilmu hukum yang lebih khusus dan l;ebih luas. Buku ini juga membahas Dasar Hukum di Indonesia.,Sejarah Hukum di Indonesia,Politik hukum Nasional, yang meliputi hukum perdata,Hukum acara Perdata,Hukum acara Pidana,Hukum Tata Negara,Hukum Dagang,Hukum agraria,Hukum Pajak,Hukum Ketenagakerjaan,Hukum Islam di Indonesia,Hukum Internasional,Hukum adat.

Rekonstruksi sejarah Islam

POLITIK HUKUM DALAM NEGARA KESATUAN UPAYA MENCIPTAKAN HARMONISASI PEMBANGUNAN HUKUM

Buku ini diberi judul: “Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum”. Keputusan mengambil judul tersebut berawal dari kegelisahan penulis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang masih banyak ditemukan adanya tumpang tindih dan/atau konflik norma baik secara horizontal maupun secara vertikal, di samping belum banyak tema yang sama di tulis oleh penulis yang lain. Banyak penyebab mengapa masih terdapat tumpang tindih dan/atau konflik norma peraturan perundang-undangan, padahal format pembentukan peraturan perundang itu sendiri sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada sisi yang lain masih banyak juga kalangan yang menilai bahwa otonomi daerah memberi kesan bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan yang luas dan bahkan sebebas-bebasnya dalam membentuk produk hukum daerah. Padahal UUD 1945 sudah secara jelas dan tegas melalui ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyatakan yang intinya adalah bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini berarti bahwa bentuk negara kesatuan menjadi parameter dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal pembangunan hukum. Buku ini membahas dengan bahasa yang sederhana tetapi jelas dan lugas, berbagai problem solving penulis tawarkan dalam mengatasi persoalan dalam pembangunan legal policy.

Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penyelenggara (administrasi) negara dan para penegak hukum tidak mengabaikan ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebab, salah satu faktor utama keterpurukan proses hukum dan peradilan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang acap kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan hanya terpaku pada formalitas dan , prosedur hukum semata. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Kumpulan Kaidah Hukum

Salah satu sumber hukum positif dalam hukum acara perdata Indonesia ialah yurisprudensi atau keputusan hukum. Sekalipun Indonesia sebagai negara yang sistem hukumnya didasarkan pada sistem hukum Eropa Kontinental menganut asas bebas (vrijs) dalam pemberlakuan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang berbeda dengan negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada sistem hukum Anglo-Saxon yang menganut asas preseden. Namun dalam praktik peradilan perdata, pemberlakuan dan peranan yurisprudensi sangat dominan digunakan oleh aparat penegak hukum; tidak saja para hakim dalam putusannya, melainkan juga oleh para advokat sebagai praktisi hukum untuk menguatkan dalil-dalil hukumnya. Termasuk juga di dalamnya digunakan oleh para Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menangani proses perkara pidana. Buku persembahan penerbit prenadaMediaGroup

Antinomi norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh peradilan tata usaha negara dan Badan Pertanahan Nasional

On land titles dispute settlements in Indonesia.

Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia

Konsistensi pelaksanaan Hukum Acara merupakan sebuah keharusan. Kesalahan atau kelalaian pelaksanaannya akan menjadi nestapa bagi yang beperkara seperti batalnya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lama. Sayangnya, hukum acara peradilan agama dan umum yang sama-sama mengacu kepada HIR untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBg. untuk wilayah di luar kedua wilayah tersebut masih terserak di mana-mana dan belum tersusun secara sistematis. Berangkat dari kondisi tersebutlah buku ini mencoba menyusun secara runut seluruh pasal acara perdata dalam peraturan perundang-undangan dan pengklarifikasian sebagai tahapan permasalahan perdata. Dengan demikian, para pengguna buku ini dengan mudah akan dapat menemukan apa yang dibutuhkannya dengan cepat dan tepat sehingga proses persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bisa diujudkan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Sejarah Peradaban Islam

Buku ini banyak berbicara tentang bagaimana sejarah dan apa saja peradaban-peradaban islam dari masa klasik hingga modern, ditulis sangat jujur dan objektif. Buku ini juga di susun berdasarkan tuntutan kurikulum dalam bidang studi Sejarah Peradaban Islam, sehingga perlu kiranya di terbitkan dalam memenuhi kebutuhan akademik.

Hukum Islam dan hukum nasional

Islamic law in the legal system of Indonesia.

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat

Bantuan Hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), tidak terkecuali di Indonesia. Subsistem polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga pemasyarakatan, dan advokat harus dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan mereka. Tujuan tersebut antara lain mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Sering dilupakan pula bahwa bantuan hukum merupakan hak dari seorang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono publico). Buku ""Bantuan Hukum di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara"" karya Frans Hendra Winarta ini merupakan pengantar yang bagus untuk mengetahui lebih jauh konsep bantuan hukum dan praktik pelaksanaannya di Indonesia. Termasuk di dalamnya, uraian tentang sejarah bantuan hukum, bantuan hukum yang non profit oriented dan cara mendapatkannya. Dalam rangka itulah, buku ini saya anjurkan untuk dibaca dan ditelaah oleh mereka yang menginginkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Buku ini akan memberikan nuansa baru dalam perbincangan kita sekaligus menambah perbendaharaan bahan pustaka mengenai bantuan hukum di Indonesia. -dikutip dari pengantar Mardjono Reksodiputro, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Big Book Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris

Big Book Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris SMP Kelas 1, 2, & 3 hadir sebagai solusi bagi siswa SMP dan MTS yang ingin memahami bahasa Inggris secara mendalam dan menyeluruh. Siswa akan mendapatkan: • Kumpulan Ringkasan Materi Lengkap disusun secara jelas dan mendalam dari materi yang diajarkan di kelas 1, 2, & 3 untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi yang ada. Materi yang disajikan sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam berbahasa. • Ratusan Soal dan Pembahasan dibahas sesuai materi yang disampaikan sehingga memberikan gambaran bagi siswa tentang soal-soal yang diberikan pada setiap bab. • Ratusan Soal Latihan dibuat berdasarkan soal-soal yang sering muncul untuk melatih siswa dalam memahami materi yang telah diberikan dalam setiap bab. • Paket Soal Evaluasi merupakan kumpulan soal-soal dari setiap bab yang dikumpulkan di bagian akhir buku sebagai evaluasi akhir terhadap pemahaman siswa. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, siswa dapat memahami bahasa Inggris sehingga memudahkan siswa menjalani ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional. -Cmedia- #HappyStudyCmedia

Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)

Dalam buku ini diketengahkan mengenai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Dimensi Kebijakan Hukum Pidana, Perbuatan Melawan Hukum dan Pertanggung-jawaban Pidana, Tinjauan Tentang Hukum Penitensier, Pidana Jenis Pidana dan Pemidanaan, Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Tindakan Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan, Peniadaan Hukuman dan Pengurangan Hukuman, Sistem Pemidanaan Terhadap Anak di Indonesia. Baca selengkapnya dalam buku ini. Buku Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia : hukum penitensier ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Hukum, Dr. Hj. Tina Asmarawati, S. H. , M. H.]

Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya

Dalam praktik peradilan pidana sering kali pihak yang berkepentingan tidak menerima putusan yang dijatuhkan hakim di sidang pengadilan karena dipandang tidak atau kurang adil. Akibatnya, pihak yang berkepentingan berupaya untuk melawan putusan pengadilan tersebut atau yang disebut dengan upaya hukum. Di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa jenis upaya hukum yang dapat digunakan untuk melawan putusan pengadilan (termasuk penetapan pengadilan). Buku dengan judul Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya karangan Ramiyanto, S.H.I., M.H., ini mencoba untuk membahas upaya-upaya hukum perkara pidana secara gamblang dan komprehensif. Harapannya agar para pembaca dapat memahami upaya-upaya hukum yang disediakan hukum acara pidana. Keunggulan dari buku ini adalah pembahasannya tidak hanya merujuk pada ketentuan di dalam KUHAP, tetapi juga merujuk pada undang-undang khusus. Selain itu, pembahasan dalam buku ini pun merujuk pada praktik peradilan (yurisprudensi) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini dapat diigunakan sebagai pedoman bagi para akademisi dan praktisi hukum, mahasiswa hukum strata satu (S-1) yang sedang mnengambil mata kuliah Hukum Acara Pidana, serta masyarakat luas yang berminat mempelajari upaya hukum perkara pidana, atau masyarakat yang hendak menggunakan upaya hukum perkara pidana. Akhir kata, selamat membaca dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat. Buku persembahan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI

Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata

Buku ajar ini disusun mengikuti alur proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, karena memang demikianlah seharusnya dalam mempelajari materi-materi hukum acara. Tentunya pembahasan diawali dengan hal-hal yang mendasar mengenai ruang lingkup hukum acara perdata berikut dengan asas-asasnya. Pembahasan berikutnya berturut-turut mengenai surat kuasa khusus, surat gugatan, acara-acara istimewa, pembuktian, sita jaminan, putusan, upaya hukum, dan yang terakhir mengenai eksekusi. Kemudian selanjutnya diberikan contoh penyusunan surat di pengadilan, yang diawali dari Surat Kuasa Khusus, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Surat Jawaban I Tergugat, berbagai memori untuk kepentingan upaya hukum, hingga surat permohonan eksekusi. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dan sesuai terutama bagi para mahasiswa yang hendak mempelajari Hukum Acara Perdata. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia

Dalam buku ini yang berjudul Edisi Revisi Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi dikupas tahap demi tahap secaramendalam kasusnya mengenai proses pemeriksaan perkara pidana mulai di tingkat penyidikan sampai ke tingkat persidangan, tidak hanya dengan menggunakan pisau analisis yuridis normatif tetapi juga pisau yuridis empiris yang tidak dapat dipisahkan dalam keadaan realitas sosial yang ada di dalam praktik beracara. Penulis menghadirkan proses peradilan pidana tidak hanya sebuah konsep hukum saja, tetapi lebih dari itu. Buku ini sangat berguna dan dapat dibaca oleh anggota kepolisian, mahasiswa, penasihat hukum, dan masyarakat umum yang mencari keadilan. Irjenpol. Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., S.H., M.M., MBA. (Guru besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan PTIK) Buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca tidak saja bagi kalangan akademisi, tetapi juga para praktisi dan mahasiswa yang ingin memahami secara mendalam hukum beracara secara utuh. Penulis juga mencoba memaparkan dalam kemasan yang berbeda dengan cara membandingkan berbagai pendekatan dari sudut pandang ilmiah yang terdapat dalam praktik beracara, baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat peradilan yang banyak kita temukan kejanggalan dalam memeriksa tersangka ataupun terdakwa serta penggugat dan tergugat. Dr.(C) Yoyon Darusman, S.H., M.M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang). - RAIH ASA SUKSES -

Hukum dan Psikiatri

Dalam proses peradilan pidana, kadang terjadi hal yang tak masuk akal seperti seorang ibu membunuh anak kandung. Peristiwa ini harus melibatkan psikiater atau psikolog. Mencari penyebab pada diri pelaku tindak pidana, kenapa hal demikian sampai terjadi. Melalui buku ini penulis mencoba menyumbangkan pikiran mengenai pentingnya ilmu jiwa dalam proses peradilan pidana. Agar hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa sesuai dengan keadaan diri terdakwa. Memenuhi rasa keadilan. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Hukum dan Psikiatri, Dr. Hj. Tina Asmarawati, S. H. , M. H.]