Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengawasan internal di BPRS Rajasa Lampung Tengah dan menganalisis efektivitasnya dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari pihak manajemen dan marketing BPRS Rajasa, sementara data sekunder bersumber dari laporan nominatif pembiayaan dan laporan NPF per Desember 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Rajasa telah menerapkan sistem pengawasan internal melalui unit audit internal yang melakukan pengecekan berkas, verifikasi agunan, dan monitoring pembayaran secara berkala menggunakan core banking system. Namun demikian, tingkat NPF per Desember 2025 masih berada di angka 5,70%, melampaui batas maksimal 5% yang ditetapkan OJK, dengan total 257 dari 1.772 nasabah (14,49%) mengalami pembiayaan bermasalah yang terdiri dari 40 nasabah DPK, 48 nasabah KL, 64 nasabah Diragukan, dan 145 nasabah Macet. Kendala utama yang ditemukan adalah miskomunikasi antar bagian dan kelemahan seleksi nasabah awal. Pengawasan internal dinilai belum sepenuhnya efektif karena belum mampu menekan NPF di bawah ambang batas OJK, meskipun telah berkontribusi dalam pencegahan dan deteksi dini pembiayaan bermasalah.