PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID DILUAR TANAH WAKAF DIDESA BATANG HARI RAWA PITU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG WAQAF
Penelitian ini membahas pengembangan pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari Rawa Pitu dan analisis perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 terkait hal tersebut. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya kejelasan status hukum tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid, karena tanah tersebut tidak diwakafkan secara sah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan, baik mengenai hak atas tanah maupun pengelolaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum, sosial, dan administrasi terkait pembangunan masjid di luar tanah wakaf serta perspektif hukum yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait, yaitu Wakif (pemberi tanah) dan Nadzir (pengelola wakaf), serta kajian dokumen hukum terkait peraturan wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembangunan masjid memiliki dampak positif dalam hal sosial dan keagamaan, pengelolaan tanah yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum wakaf yang berlaku, sehingga dapat berisiko menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Penelitian ini menyarankan agar ada kepastian hukum mengenai status tanah dan pengelolaan masjid sesuai dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan wakaf.